Jakarta Selatan, Jarikitanews.com, 23 Mei 2025
Dewan Pengurus Daerah provinsi Bali menyambangi kantor dewan pengurus pusat Ikatan dewan pengembang rumah berdikari (IKADERI) untuk menyampaikan serangkaian kegiatan daerah yang akan dilaksanakan pada bulan juni yaitu workshop bagi developer, silaturahmi bersama stakeholder terkait perizinan dan mitra pengembang perbankkan dalam menyukseskan program pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan untuk memiliki rumah yang Layak Huni diprovinsi Bali tanpa menghilangkan kekhusussan adat dan budaya.
I Ketut Sudianta ketua Dpd Propinsi Bali mengutarakan, pertemuan ini digagas untuk mempererat kembali hubungan sesama para developer walaupun berbeda asosiasi namun kami mengajak untuk bisa mengikuti kegiatan ini supaya bisa sharing tentang kegiatan dalam sesama komunitas agar permasaalahan yang dialami pasti sama, mencari solusi agar industri properti dipropinsi Bali, maju berkembang bersaing sehat antar pelaku industri/pengusaha properti. dalam kunjungan kami juga seluruh dpd Ikaderi ke Istana Negara yaitu Staff Kepresidenan menyampaikan hal berkaitan masih Mahal biaya restribusi untuk PBG (persetujuan bangunan gedung) dan kendala lain terkait perizinan pembangunan perumahan program Asta Cita pemerintah Republik Indonesia ini
Dikesempatan ini Bagio sekretaris jenderal dpd Bali mengatakan pada pelatihan nantinya akan dibuka langsung oleh ketua Umum Dpp IKADERI Yoyo Sugeng sekalian menjadi pemateri pada workshop ini dengan metode pengajaran adalah active learning dengan studi kasus properti dan diskusi sehingga peserta dapat berkonsultasi secara langsung, pada materi hal perizinan dan pengelolaan proyek perusahaan akan diisi oleh Sekretaris Umum Dpp Yusup Supriyadi, dalam hal pembangunan properti inti utama adalah menyelesaikan terlebih administrasi baik kondisi lahan, pemecahan SHM/SHGB serta bagaimana memperoleh dana awal untuk melaksanakan pembangunan perumahan tersebut
Sekretaris Umum DPP berharap, setiap kendala yang didapatkan oleh pengembang didaerah agar dapat disampaikan kepada Dpd, karena secara umum bapak presiden dan menteri perumahan PKP program yang dicanangkan ini bisa berjalan sesuai Asta Cita pemerintah dan kami semua Dpd Ikaderi seluruh Indonesia baru saja siap audensi dengan kepala Staff Kepresidenan di Istana Negara untuk menyampaikan beberapa permasaalah yang sampai sekarang masih terus berlanjut padahal masalah seperti selalu ada dan berharap bapak Presiden melalui KSP bisa menyampaikan persoalan ini
kami juga para pelaku industri properti menyambut baik keinginan Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) wajib memprioritaskan anggaran untuk enam pelayanan dasar yang harus dijalankan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Adapun enam bidang pelayanan tersebut mencakup pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat; dan sosial.
Tito mengingatkan proses perencanaan anggaran untuk pelayanan dasar itu perlu dikawal sejak awal, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyampaikan, pada saat melakukan reviu terhadap APBD, Kemendagri sangat memperhatikan alokasi anggaran untuk kebutuhan enam pelayanan dasar tersebut. Dengan harapan sektor industri perumahan dapat difahami penting oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan untuk kemajuan daerah dan dapat merumahakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah Layak Huni dalam menciptakan generasi Emas Harapan Bangsa Indonesia kedepannya. “Pungkas Sekum IKADERI
