Tabanan Bali, 15 Juli 2025
Masalah perumahan dan permukiman di Indonesia telah lama menjadi PR yang seakan tidak ada habisnya. Tingginya kebutuhan akan rumah yang tidak dibarengi dengan penyediaannya menghambat penyelesaian masalah ini. Pesatnya pertumbuhan populasi turut memperumit situasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memperoleh hunian yang terjangkau. Akibatnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh, ilegal, dan tidak layak huni. Dampak dari masalah ini tidak hanya terbatas pada segi pemukiman saja, tetapi dapat meluas ke sektor lain seperti meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya jumlah produksi sampah yang tidak terorganisir, dan tingginya kasus stunting akibat tinggal di kawasan tidak layak huni.
Untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman ini, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran membuat gebrakan berupa program 3 Juta Rumah yang akan direalisasikan selama masa jabatan mereka. Program ini dirancang untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat, dengan spesifikasi dua juta rumah di pedesaan (desa dan pesisir) dan satu juta rumah di perkotaan (Kompas.com, 2024). Harapannya, inisiatif ini dapat menjamin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta mengentaskan masalah perumahan dan permukiman secara umum. Program mulia ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang telah lama mendambakan tempat tinggal yang layak dan nyaman.
berbagai program dan regulasi telah diterbitkan oleh kementerian perumahan dan kawasan permukiman masih juga belum sepenuhnya dapat terealisasi dalam tribulan kedua sejak dibentuknya kementerian oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Astacita program 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia seseuai amanat undang-undang 1945 pasal 28 menjamin masyarakat mempunyai rumah yang layak huni dan bermartabat
Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dewan Pengembang Rumah Berdikari Indonesia (IKADERI) terus melakukan sosialisasi kepada pengembang dan memberikan masukan kepada pemerintah yaitu kementerian perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat berpenghasilan rendah ini mudah mendapatkan rumah, seperti mengusulkan :
- Pinjol yg menjadi penghambat paling dominan ( saya kadang heran ada apa ini Ojk, menkeu, BI Kok menjamur jangan ada ada dugaan main mata pemilik pinjol dan oknum2 yg punya kewenangan ijin pinjol;
- Program Flpp jangan masa kpr di beri bunga subsidi cukup separoh masa kpr tapi tetap bunga 5% separohnya lagi serahkan bunga pasar saya rasa konsumen siap cicilan naik ini dengan dana yg ada bisa meningkat dr 220 rb bisa jadi 440 rb pak menteri karena subsidinya separoh dr masa kpr;
- Kolaborasikan program-progra rumah mbr dari mulai pak SBY, Jokowi dan sekarang mulai dari program rumah Bsps ,Flpp, Rutilahu,bantuan bencana, twp,tapera,BPJS, dan lain-lain.
- Kolaborasikan program rumah mulai dari pusat sampai daerah dengan penganggaran dari dana desa 15 % buat bantu bedah rumah bantuan 5 juta rehap skema swadaya dalam pekerjaan, apbd kab kota 10% buat bedah rumah 10 jt / rumah rehap, apbd provinsi 10% buat bedah rumah 15 juta , APBN yg 20 juta, sehingga kolaborasi 3 (tiga) juta rumah bisa di capai 3 T;
- Trobosan satu lagi kerjasama dengan menteri tenaga kerja agar perusahaan memberikan stimulus Dp untuk karyawan Perusahaan dari dana CSR ( ini yg belum di garap);
- Program mbr untuk flpp jangan menyasar yg penghasilan 12 juta pak menteri sampai di 10 juta saja karena masyarakat yg penghasilannya di bawah 4 juta nanti bank akan selektif pada yg aman-aman pengembalian;
- Program rumah lintas kementerian misal kementerian pertanian harus menganggarkan buat rumah petani yg sangat kurang mampu, untuk menterri BUMN, buat karyawan paling bawah, menteri perdagangan buat pedagang kecil yg rumahnya gak layak, dan lain-lain;
- Adanya bantuan luar negari yg peduli terhadap pemukiman;
- CSR BUMN mohon diarahkan untuk program rumah murah
- untuk program rumah gratis pak menteri usulam kami, Negara beli kepengembang kemudian di serahkan ke penerima sehingga saling kolaborasi.
Dengan harapan program Astacita pemerintah Presiden Prabowo-Gibran terealisasi.
PERKUATAN INTERNAL ASOSIASI
Ikatan Dewan Pengambang Rumah Berdikari Indonesia (IKADERI) dewan pengurus daerah Propinsi Bali sukses menyelenggarakan acara “Coffee Morning Bareng Pengusaha Properti” pada hari Selasa, 15 Juli 2025 dan kegiatan ini awalnya digagas pada bulan Juni lalu dikarenakan banyak agenda dan persiapan diadakan pada hari ini. Acara yang bertempat di Tabanan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, dihadiri oleh antara lain Bappeda Tabanan, ATR/BPN, dan DPW PWDPI Provinsi Bali, Bank BTN Bali, dan pengembang properti dari seluruh Bali, serta jajaran pengurus IKADERI Pusat dan Provinsi. Kegiatan ini diinisiasi sebagai wadah silaturahmi, diskusi, dan sosialisasi program pemerintah, khususnya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran untuk penyediaan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam sambutannya, Bapak Bagio Utomo menggarisbawahi tujuan utama acara ini sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pengembang. “Kita tetap kompak bersatu,” tegasnya, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor properti. Penyelenggaraan acara ini tidak lepas dari dukungan penuh panitia dan para pengembang hadir 30 pengembang yang beroperasi di Tabanan, menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan industri.
Ketua DPD IKADERI Provinsi Bali, Bapak I Ketut Sudianta, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Beliau juga mengungkapkan kebanggaannya karena sempat dilantik di Istana Presiden, sebuah pencapaian yang menandakan pengakuan terhadap peran IKADERI dalam pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sudianta secara tegas menyampaikan harapan besar IKADERI Bali agar Kabupaten Tabanan dapat memberikan dukungan serupa dengan Kabupaten Singaraja, khususnya terkait pembebasan biaya PPhTB (Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan) atau pemberian subsidi bagi para pengembang.
ketua Umum DPP Ikaderi Yoyo Sugeng Triyogo, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda asosiasi untuk mengayomi pengembang dan supaya mengetahui permasaalah yang dialami oleh pengembang didaerah apalagi dalam kondisi saat ini, kondisi industri properti kurang baik dan kewajiban pengurus pusat membina dan membantu para pengembang dibawah asosiasi Ikaderi di daerah dan pada saat ini kami hadir dipropinsi Bali untuk mengetahui lebih jauh kendala yang dihadapi oleh pengembang
Sekretaris Umum DPP Ikaderi, Yusup Supriyadi juga berharap dengan diadakan kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan antara lain Bappeda Tabanan, ATR/BPN, DPW PWDPI dan Bank BTN Bali cukup bagus, apalagi dari kementerian ATR/BPN menjawab mengenai status Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Pertanyaan ini dijawab langsung oleh Bapak Krisna dari perwakilan Kantor Pertanahan (ATR/BPN), yang menjelaskan bahwa informasi terkait LSD dapat diakses melalui loker informasi atau permohonan PERTEK. permasaalahan tentang Tanah ini juga terjadi dipropinsi Kalimantan Utara, dimana para pengembang dibawah asosiasi mengalami dan mungkin kami dewan pengurus pusat akan berkunjung untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh pengembang dibawah bendera asosiasi Ikaderi dalam waktu dekat.
Disisi perbankkan, PT. Bank Tabungan Negara siap membantu merealisasi KPR dan pembiayaan bagi pengembang dengan memenuhi persyaratan, akan kita proses secepat mungkin agar realisasi akad meningkat. dalam regulasi keringan BPHTB dan Percepatan perizinannya, pemerintah daerah yang hadir yaitu Badan perencanaan dan pembangunan daerah akan segera menyampaikan kepada kepala daerah dengan harapan mengikuti surat edaran dari kementerian perumahan dan kawasan permukiman, kementerian dalam negeri dan kementerian pekerjaan umum
redaksi: Awell78
